BaRdawil: Hamas Siap Tandatangani Draft Mesir

Gaza-Infopalestina: Pemimpin gerakan perlawanan Hamas, DR. Shalah Bardawil mengatakan, pihaknya percaya dengan rekonsiliasi yang dibangun di atas prinsip nasional, bukan atas kepentingan Barat dan Zionis.

Pernyataan ini diungkapkan Bardawil saat seminar di rumah Sakit Al-Karomah Gaza, Kamis (14/1) tentang pelayanan kesehatan. Ia mengatakan, “Saat ini kita menyaksikan, kawasan mengalami perubahan politik yang siginifikan. Amerika dan Eropa memandang Hamas sangat berbahaya. Bukan karena ia suatu partai politik oposan tetapi lebih karena sebagai gerakan Islam yang dibangun di atas pilihan Islam sebagai solusi dalam berinteraksi dengan bangsa barat. Sementara Hamas siapa tanda tangani drfat rekonsiliasi dari Mesir sepanjang ada jaminan lindungi prinsip dan hak Palestina.

Amerika dan Eropa punya tujuan setrategis untuk melanggengkan penjajahanya di kawasan Timteng, sebagai sisa-sisa kolonialisem masa lampau. Selain itu, untuk merealisasikan sejumlah agenda politik yang bertujuan meyahudian wilayah Arab. Sementara itu Hamas menghadapi gelombang serangan dari berbagai arah. Namun yang paling menyedihkan adalah apa yang dilakukan pejabat Ramallah yang menjadikan kedubes Palestina di luar negeri sebagai alat provokasi terhadap Hamas dan pemerintahanya.

Bardawil melanjutkan, suatu ketika, menteri luar negeri pada preode pemerintahan persatuan nasional, Ziyad Abu Amer pernah bertanya kepada coordinator bidang luar negeri Uni Eropa, Javier Solana, “Kenapa blockade tidak dicabut dari pemerintahan Palestina. Ia menjawab, mana mungkin kami mencabut bokade, sebab Abbas sendiri yang meminta kami untuk melanjutkan blockade tersebut, karena Hamas katanya diambang kejatuhan.

Terkait dengan sikap Turki, Bardawil mengungkapkan, ada upaya internasional untuk memblow up masalah Palestina. Karena hakikat penjajahan Israel telah terbongkar yaitu, pembantaian terhadap anak-anak, wanita dan warga sipil. Sikap Turki sangat berani yang menggambarkan keaslian tabiat pemerintahnya dan rakyat Turki. (asy/infopalestina)